arusmahakam.co, Samarinda – Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) menilai bahwa pencabutan subsidi BBM yang dilakukan oleh presiden RI Joko widodo sangat melukai perasaan masyarakat yang sedang bangkit pasca di hantam krisis akibat pandemi.
Berdasarkan Rilis media yang dikirim ke arusmahakam.co pada hari Kamis (8/9/2022) Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Jatam Kaltim dan Pokja 30 Kaltim menyatakan bahwa Pada 2022 Indonesia menganggarkan belanja BBM sebesar 502 triliun rupiah. Sedangkan untuk pembangunan mega proyek Ibukota Baru Negara (IKN), pemerintah menganggarkan 97 triliun rupiah.
Mareta Sari sebagai Dinamisator Jatam Kaltim menjelaskan bahwa sepanjang Joko Widodo menjabat sebagai presiden Republik Indonesia telah menghilangkan subsidi BBM sebanyak 7 kali. namun tetap membangun dan melanjutkan mega proyek IKN.
“Padahal selama ini megaproyek IKN bukan hanya sudah membungkam dan merampas ruang hidup dan makam-makam keramat milik Masyarakat Adat Suku Balik disana, namun juga telah menguntungkan para penguasa lahan atau para oligark” jelas Mareta Sari dalam Pers rilisnya.
Sedangkan menurut Buyung Marajo selaku Koordinator Pokja 30, menjelaskan bahwa megaproyek IKN juga akan menguras dana publik yang berada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), padahal dana ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan rakyat, terutama dimasa genting seperti saat ini, saat terjadi kenaikan harga energi.
“Mega proyek IKN akan menggunakan dana yang berasal APBN untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan sebesar 19% dari total ongkos pembangunan 486 triliun rupiah. Artinya, akan ada 97 triliun rupiah dana yang berasal dari APBN untuk mega proyek ini.” Ujar Buyung
Buyung juga menjelaskan bahwa jika dari besaran 19% dari total APBN itu jika dibelanjakan untuk BBM jenis Pertalite dengan harga Rp.10.000/liter maka akan tersedia 9,7 miliar liter Pertalite.
“Dengan jumlah yang sebanyak ini jika dibagikan kepada 273,5 juta jiwa penduduk Indonesia saat ini maka masing-masing penduduk mendapatkan 34,5 liter secara gratis, ini setara dengan mengisi tangki bahan bakar sepeda motor Honda Merk Supra sebanyak 8-9 motor.“ Papar Buyung.
Di akhir pers rilisnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim juga mendesak agar Joko Widodo selaku pemegang kuasa pemerintahan tertinggi di Indonesia untuk menghentikan dan membatalkan segala proyek IKN dan mengalihkan seluruh pendanaannya untuk mensubsidi masyarakat.
“Dana publik dalam APBN seharusnya dikembalikan untuk kebutuhan dan kegentingan saat ini yakni mensubsidi bahan bakar kendaraan rakyat, dengan cara inilah pengurus negara seharusnya dapat melindungi masyarakat dari krisis ekonomi dan sosial.” Tutup Mereka dalam siaran persnya. (az/red/amc)
