Samarinda, arusmahakam.co – Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono menanggapi wacana larangan impor domba di Bumi Etam. Hal ini buntut menyebarnya virus dari ternak teomba yang berimbas pada hewan ternak lainnya.
Salah satu upayanya adalah membahas ulang Draft Perubahan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 520/K.509/2020, terkait pelarangan peternakan domba di Kaltim. Secara garis besar ia mendukung meski pun beberapa hal tetap harus diperhatikan. Yaitu tidak boleh membeda-bedakan peternak.
Kendati demikian lanjut Nidya, ada hal yang harus digarisbawahi dalam permasalahan ini. Yakni, perlunya pertimbangan yang matang dalam kebijakan penghapusan pelarangan domba di wilayah Kaltim.
“Tapi memang ada kajian-kajian, supaya misalnya ada virus-virus penyakit, potensi virus-virus penyakit yang kemudian jangan sampai mengganggu yang lain,” jelasnya.
Adanya kebijakan kewilayahan juga harus menjadi pertimbangan penting pemerintah. Pasalnya, hal yang harus dihindari adalah adanya potensi penyebaran penyakit antara ternak berbeda jenis.
“Misalnya, takutnya kan ada virus-virus yang kemudian kalau terkoneksi ke sapi jadi bahaya, atau justru sapinya terkoneksi ke domba, dombanya yang jadi bahaya, tentu ada strategi kebijakan kewilayahan supaya tidak bersentuhan, dan tidak menggangu ternak lain,” tuturnya.
Namun pada intinya, politisi dapil Samarinda itu tetap mendukung keputusan apabila domba-domba itu bisa masuk ke Bumi Mulawarman. Alasnanya untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jangan sampai katanya keinginan masyarakat yang ingin beternak domba justru menjadi pupus gara-gara salah ambil kebijakan. (advdprdkaltim/waw)
