Samarinda, arusmahakam.co – Siapapun capres dan cawapres yang bertarung pada pemilu 2024 harus memprioritaskan kedaulatan pangan. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.
“Negara kita ini negara yang sudah tersistem. Menteri boleh sewaktu-waktu berhenti atau mundur, tapi sistem tidak boleh berhenti. Tugas-tugas kenegaraan tidak boleh terhalang hanya dengan adanya pergantian kabinet,” ujar Samsun di Samarinda, Rabu (25/10).
Menurut Samsun, kedaulatan pangan adalah kewajiban negara untuk menjamin ketersediaan dan akses pangan bagi rakyat Indonesia. Hal ini tidak boleh tergantung pada satu orang atau satu lembaga saja, apalagi jika ada oknum menteri yang bermasalah hukum. Samsun mengatakan bahwa momentum Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu harus dimanfaatkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan di Indonesia, khususnya di Kaltim.
“Kita ini masih belum bisa mandiri pangan, masih belum bisa dikatakan swasembada pangan. Kita masih harus mendatangkan sumber pangan dari luar. Nah, ini PR ke depan,” tutur Samsun.
Samsun berharap bahwa Capres-Cawapres yang akan maju di Pilpres 2024 memiliki visi dan misi yang jelas tentang ketahanan pangan. Ia menitikberatkan bahwa Kaltim harus swasembada pangan, karena lahan provinsi tersebut cukup luas. Hanya saja, katanya, tinggal bagaimana daerah memaksimalkan dari potensi yang ada untuk menjadi berkah bagi masyarakat Kaltim.
“Kedaulatan pangan adalah hak rakyat dan tanggung jawab negara. Mari kita tanam dan panen sendiri hasil bumi kita yang subur dan berlimpah,” ajak Samsun. (advdprdkaltim/waw)
