arusmahakam.co, Kalimantan Timur – Sejumlah elemen mahasiswa dan rakyat di Kalimantan Timur mulai merealisasikan agenda unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM pada senin (5/9/2022). Kenaikan harga BBM ini dipicu oleh pencabutan subsidi BBM oleh Pemerintah Pusat.
Terpantau di Kota Balikpapan, Para pengunjuk rasa yang bersatu dengan nama “Aliansi Kota minyak” memulai aksi unjuk rasa dengan melakukan Long march dari persimpangan Plaza Balikpapan menuju kantor DPRD Kota Balikpapan dan Wali Kota Balikpapan sekitar pukul 15.00 wita.
Koordinator aksi, Hijir Ismail mengatakan pada kesempatan ini mereka ingin mengajak DPRD dan Wali Kota bersama-sama menolak kenaikan BBM.
“Intinya kita mengajak Ketua DPR dan Wali Kota untuk sama-sama menyurati dan membuat komitmen penolakan kenaikan BBM yang baru saja diumumkan Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Hijir menjelaskan bahwa dengan kenaikan harga BBM ini tentu akan berdampak pada semua lini, baik itu harga sembako, transportasi hingga menuju pengangguran di masyarakat
“Kalau BBM ini naik semua pasti kena imbasnya. Bisa harga sembako yang naik, transportasi, juga bahan bahan lainnya ikut terdampak,” jelasnya.
Sementara itu di Sangatta, Kabupaten Kutai Timur. Mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan antara lain PMII, GMNI, HMI dan sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa kampus lokal seperti STAIS, STIENUS, dan STIPER, serta kelompok mahasiswa lainnya juga menggelar aksi dengan melakukan orasi penolakan kenaikan harga BBM.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa tersebut di Depan Kantor Bupati Kutai timur. Koordinator aksi, Gerald menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten harus ikut bersama – sama menolak kenaikan harga BBM ini karena membebani rakyat kecil
“Kami meminta kepada pemerintah agar kita bersama-sama menolak kenaikan BBM ini, kita sama-sama rakyat, sama merasakan dampak dari kenaikan ini,” teriak Gerald dalam orasinya.
Gerald juga menyampaikan bahwa, saat ini yang dibutuhkan dari pemerintah Kutai Timur adalah sikap penolakan bersama. Bukan hanya omong kosong fasilitasi pernyataan. Karena ini erat kaitanya dengan hajat hidup orang banyak, terutama masyarakat miskin.
“Kami tidak butuh di fasilitasi, yang kami butuhkan penolakan, kita bersama-sama menyatakan sebagai masyarakat dan Pemerintah Kutim menolak kenaikan BBM,” tegas Gerald.
Sempat terjadi insiden dorong – mendorong antara mahasiswa dan aparat kepolisian sesaat setelah Bupati Kutai timur meninggalkan para demonstran. Bahkan terlihat juga aksi pembakaran pakaian bekas di halaman kantor bupati (bct/ed/amc)
