Arusmahakam.co, Samarinda – Tahun ini APBD Samarinda diperkirakan bakal bertambah mencapai Rp 800 miliar. Sumbernya berasal dari naiknya pendapatan daerah dan prediksi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang bakal terjadi tahun ini.
Semua itu mencuat saat pembahasaan awal APBD Perubahan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. Berlangsung di Ruang Paripurna DPRD pada Selasa, 8 Agustus 2023 siang.
Diketahui APBD Kota Tepian pada awal 2023 mencapai Rp 3,9 trilun dan pada APBD Perubahan ini akan naik menjadi Rp 4,7 triliun. Tambahan sekitar Rp 800 miliar itu berasal dari SILPA tahun ini diperkirakan sebesar Rp 398 miliar, kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 152 miliar dan hasil tambahan transfer dari pemerintah pusat Rp 249 miliar.
Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Hero Mardanus mengatakan, dalam proses pembiayaan daerah SILPA itu tidak bisa dihindari. Sehingga Pemkot Samarinda memprediksi angkanya untuk menutupi kekurangan belanja daerah lainnya. Hanya saja penggunaan anggarannya masih memakai SILPA tahun sebelumnya. “Jadi SILPA Rp 300 miliar dan yang lainnya murni pendapatan,” ujar Hero sesaat setelah rapat selesai.
Ia menjelaskan lebih rinci, pendapatan yang berhasil dikumpulkan berasal dari keberhasilan peningkatan PAD. Kemudian ada sisa transfer dari pemerintah pusat yang baru terlaksana setelah pembahasan APBD murni 2023 lalu. Lebih bagusnya dana tersebut bisa dipakai pemkot guna membangun apapun. “Jadi tidak ada peruntukkan khusus. Semuanya kami yang menentukan mau dipakai buat apa,” tuturnya.
Hanya saja, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ini memastikan tak ada tambahan proyek baru. Hanya menambah kebutuhan pembangunan yang direncanakan sebelumnya. Terutama untuk pekerjaan yang berkaitan dengan penanganan banjir dan peningkatan jalan. “Misalnya tahun ini kami bangun jalan sepanjang 800 meter, tapi kebutuhannya mencapai 1 kilometer. Nah itu yang kami tambah,” katanya menjelaskan.
Disinggung mengenai APBD yang meningkat pesat, apakah tahun depan juga bakal terjadi hal serupa. Hero tidak mau membeberkan lebih jauh, ia hanya menyebut selama ini jika menghitung total pendapatan daerah angkanya bisa tembus Rp 3,7 triliun. Itu belum lagi melihat SILPA dan tambahan dana bagi hasil dari pemerintah pusat dan provinsi. “Jadi bisa dipastikan, karena lihat dana bagi hasil juga apakah bertambah atau berkurang,” sebutnya.
Terpisah anggota Banggar DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani mengatakan, melonjaknya pendapatan untuk APBD Perubahan ini memang terlihat bagus. Namun ia sedikit khawatir karena masih ada sumber pendapatan yang berasal dari SILPA. Sebab ini menunjukkan masih ada kelemahan dari sisi perencanaan. “Bayangkan angkanya nyaris mencapai Rp 400 miliar,” ujar Angkasa Jaya.
Politikus PDIP ini meminta Pemkot Samarinda berhati-hati dalam memanfaatkan SILPA. Sebab bisa saja pemerintah pusat mengurangi dana bagi hasil ke Samarinda. Melihat masih tingginya anggaran yang diserap dalam tahun berjalan. Sementara masih banyak “PR” yang harus diselesaikan pemkot sendiri. “Mengatasi persoalan banjir, akses jalan hingga pemanfaatan ruang terbuka hijau masih jadi pekerjaan utama saat ini,” paparnya.
Memang hal itu tak diharamkan, tapi menurutnya lebih baik jika APBD bisa terserap maksimal. Serapan anggaran yang baik juga bakal menujukan jika perencanaan pembangunan Samarinda sudah baik. “Jadi akan terlihat tidak bagus jika masih ada SILPA dengan jumlah yang besar,” tegasnya.
Selain itu ia juga menyoroti PAD Samarinda yang terus meningkat. Memang hal itu yang diharapkan para Wakil Rakyat sejak tahun-tahun sebelumnya. Ia hanya menyayangkan kenapa baru setahun belakangan ini pendapatan bisa naik progresif. “Tahun sebelumnya kenapa tidak bisa. Padahal mekanisme dan komponennya tidak ada yang berubah?” kata Angkasa.
Ia melanjutkan, sebenarnya potensi pendapatan daerah ini masih banyak dan bisa digarap maksimal. Tinggal bagaimana instansi terkait menggarap semua potensi yang ada. Agar pembangunan di Samarinda tidak melulu berharap pada dana transfer dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat lagi. “Sebenarnya bisa dan ini terbukti bisa sampai Rp 700 miliar. Itu masih banyak potensi yang lain,” tandasnya. (bct)
