arusmahakam.co, Samarinda – Fraksi Partai Demokrat di DPRD Samarinda menolak kebijakan pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Perihal ini selaras dengan keputusan partai berlambang bintang mercy tersebut. Sebab naiknya harga BBM dinilai justru membuat rakyat semakin susah.
Anggota Fraksi Demokrat Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, kebijakan kenaikkan harga BBM ini kalau bisa ditunda dahulu. Sebab kondisi ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya pulih usai hantaman pandemi. Ia justru berharap pemerintah fokus melakukan berbagai masalah dalam distribusi BBM.
“Seperti adanya pengetap di SPBU, distribusi yang sulit hingga ke daerah pelosok. Kira – kira pemerintah sudah siap belum menyelesaikan masalah tersebut,” ucap Puji.
Ia juga khawatir dalam kenaikan BBM yang mendadak ini justru terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Sehingga justru ada yang memanfaatkan dan akhirnya terjadi penimbunan BBM. Hal ini menurutnya masih harus diperhatikan. Jika pemerintah dirasa belum siap, lebih baik hal ini ditunda terlebih dahulu.
“Jadi lebih baik pemerintah kerja keras untuk menyelesaikan masalah itu. Makanya partai kami memiliki pandangan kebijakan ini lebih baik ditunda,” bebernya.
Selain itu, dampak dari kenaikan BBM juga mesti dilihat lagi. Seperti inflasi misalnya, naiknya harga BBM ini jelas mendorong inflasi lebih besar. Daya beli masyarakat pun jelas akan turun, akibat harga barang yang ikut melonjak.
“Nah masalah ini juga harus diantisipasi dengan tepat,” imbuhnya.
Rencana pemerintah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga miskin juga dinilai Puji kurang tepat. Sebab hal ini hanya bisa mengatasi persoalan dengan jangka pendek saja. Sementara untuk langkah antisipasi jangka panjang, ia belum melihat dengan jelas.
“Makanya pemerintah harus siapkan semua itu dengan jelas. Regulasi juga harus jelas dan bisa memberi bantuan ekonomi dari terjadinya inflasi tersebut,” tandasnya. (adv/bct/amc/dprdkotasmr)
