Arusmahakam.co, Jakarta – Pandemi Covid-19 mendatangkan situasi disrupsi yang menyentak masyarakat dunia. Begitu banyak sumber daya ekonomi yang tersedot bagi penanggulangan penyakit menular itu. Tak heran bila kini isu global health menjadi fokus bersama G20, kelompok 20 negara yang mewakili 90 persen produk nasional bruto (PNB) dengan dua per tiga penduduk dunia, guna merencanakan aksi bersama untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi.
Sebagai pemegang Presidensi G20 tahun 2022, Indonesia secara bersungguh-sungguh menyiapkan strategi dan rencana aksi guna pencegahan (prevention), kesiapsiagaan (preparedness), dan respons alias PPR, atas pandemi yang kemungkinan bisa terjadi lagi di masa mendatang. Sebagai pemangku untuk isu ini ialah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Setelah pertemuan keduanya, pada 26 Januari 2022, perwakilan Kemenkeu dan Kemenkes RI kembali melanjutkan agenda Pertemuan G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF), yang dilakukan secara virtual pada 1 April 2022. Forum tersebut harus menyiapkan draft untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dihelat di Bali pada November 2022.
Pada pertemuan yang ketiga itu, bertindak sebagai co-chair dari Indonesia adalah Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Makro Wempi Saputra dan Sekretaris Jenderal Kemenkes Kunta Wibawa. Dalam melaksanakan pertemuan ini, Indonesia berkoordinasi dengan Italia yang merupakan Co-chair G20 dalam isu JFHTF
Pertemuan ketiga JFHTF dihadiri oleh seluruh wakil anggota G20, negara undangan, dan organisasi internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO), Bank Dunia, dan United Nations Environment Programme (UNEP). Rumusan forum JFHTF ini akan menjadi bahan untuk diskusi pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral (2nd FMCBG), yang akan dilaksanakan bersamaan dengan Spring Meetings IMF–World Bank Group di Washington DC pada April 2022.
Wempi Saputra, selaku Co-chair JFHTF, mengawali pertemuannya dengan menyampaikan agenda meeting itu kepada anggota G20. Dalam pidato pembukaannya, Wempi menyatakan, “Pertemuan JFHTF ketiga ini adalah langkah penting untuk menyusun strategi pembiayaan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi atau PPR.”
Staf Khusus Menteri Keuangan RI itu mengajak para anggota G20 untuk bersama-sama berdiskusi secara produktif. Isu pembiayan PPR disebutnya tema strategis untuk para menteri keuangan dan gubernur bank sentral. “Pertemuan JFHTF hari ini harus dapat memberikan para menteri umpan balik yang mereka butuhkan untuk menyusun mekanisme keuangan yang baru, serta bagaimana menerapkannya,” ujar Wempi menambahkan.
Bertindak sebagai co-chair, Sekjen Kemenkes Kunta Wibawa kebagian tugas memimpin diskusi sesi pertama dengan fokus pada pembahasan laporan dari Bank Dunia dan WHO, tentang kesenjangan pembiayaan PPR dan modalitas untuk membangun fasilitas keuangan. ‘’Pertemuan hari ini harus dapat menyediakan panduan serta bahan diskusi bagi menteri keuangan dan menteri kesehatan dalam modalitas mekanisme keuangan yang baru dan preferensi strukturnya serta bagaimana kita semua dapat bergerak maju bersama-sama,” ujar Kunta.
Co-chairs Kunta Wibawa juga memberikan selamat pada Jakob von Weizsäcker yang telah terpilih sebagai Kepala Eksekutif Sekretariat JFHTF. Kunta pun langsung memberikan kesempatan anggota G20 yang akan memberikan tanggapannya mengenai rencana aksi JFHTF, termasuk adanya potensi hambatan akibat ketegangan geopolitik yang terjadi saat ini.
Pembahasan tentang joint finance and health task force itu masih tetap dalam koridor yang telah disepakati pada dua pertemuan sebelumnya. Para anggota G20 melanjutkan pembahasan atas isu-isu utama, yang terdiri dari tiga butir yakni, (i) kesenjangan akan pembiayaan dan kebutuhan serta modalitas untuk membangun fasilitas keuangan; (ii) peluncuran Covid-19 Countermeasures, dan (iii) rencana aksi global untuk “One Health”.
Semua anggota G20 sepakat bahwa ada kesenjangan yang signifikan yang perlu segera diatasi. Para anggota G20 secara umum juga mendukung pembentukan mekanisme keuangan baru, yang dapat menyediakan sumber pendanaan yang bisa diandalkan dan berkelanjutan, untuk PPR pandemi dan melengkapi lanskap solusi pembiayaan yang ada.
JFHTF akan terus bekerja menyelesaikan modalitas yang akan dilaporkan kepada para menteri keuangan dan kesehatan G20. Ketegangan geopolitik diakui dapat mengganggu gugus tugas kerja sama keuangan dan kesehatan global itu. Gangguan ekonomi akibat ketegangan geopolitik disebut akan berakibat berkurangnya kapasitas dunia internasional melakukan kerja sama pembiayaan di sektor kesehatan. Tapi terlepas dari isu situasi aktual yang terjadi, para anggota G20 meyakini sekretariat JFHTF dapat memainkan peran penting dalam mendukung koordinasi kesehatan dan keuangan.
Tujuan utamanya ialah pencegahan, membangun kesiapsiagaan, dan respons secara cepat terhadap pandemi dan situasi darurat kesehatan lainnya. Semua akan dilakukan sejalan dengan peraturan kesehatan internasional yang berlaku. (put/igo/am)
