Industri Hilirisasi Batu Bara Telah Dimulai di Muara Enim

Investor asal Amerika, Air Products and Chemicals, berkomitmen menjalankan investasi sampai selesai untuk industri gas DME di Muara Enim.

Arusmahakam.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo menyempatkan diri melakukan goundbreaking proyek industri hilirisasi yang memprose batu bara menjadi bahan bakar gas Dimetil eter (DME). Proyek industri ini berada di Muara Enim, sekitar 190 km di barat daya Palembang. Setelah sekian lama menjadi wacana dan rencana, hilirisasi batu bara kini mulai jadi langkah nyata. Dalam kunjungan kerja ke  Sumatra Selatan (Sumsel), Senin (24/1/2022).

Semula industri gas Dimetil eter itu akan dibangun di Indragiri Ilir, Riau. Namun, jaminan cadangan batu bara yang lebih meruah dan lebih cepat tersedia membuat pemerintah memilih Muara Enim. Gas MHE itu, menurut Presiden Jokowi, mirip gas elpiji (LPG) yang dapat  digunakan untuk kompor  di rumah-rumah penduduk. Selama ini, kebutuhan gas elpiji banyak dipenuhi dari pasokan impor.

‘’Impor elpiji kita itu gede banget,’’ ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya. Dari kebutuhan elpiji tahun 2021 yang mencapai 8,8 juta ton, menurut data dari Kementerian ESDM, 6,9 juta ton di antaranya harus diimpor. Pasokan dari dalam negeri baru sekitar 1,9 juta ton. Pun harga jual elpiji ke masyarakat lebih rendah dibanding harga impor dari luar negeri.

Konsumsi elpiji pun terus meningkat dari tahun ke tahun, begitu pula subsidinya. Dari subsidi sektor energi 2021 yang pada 2021 mencapai Rp110,5 triliun, sekitar Rp40,3 triliun untuk subsidi elpiji. Pada saat yang sama, subsidi listrik  Rp53,6 triliun dan BBM  Rp16,6 triliun. Yang membuat puyeng pemerintah, kenaikan subsidi elpiji itu dari tahun ke tahun cukup tinggi. Maka, memangkas impor elpiji adalah langkah untuk menekan subsidi jumbo itu.

‘’Pertanyaan saya, apakah situasi ini mau kita teruskan? Impor terus? Yang untung kan negara lain, yang membuka lapangan pekerjaan juga negara lain, padahal kita memiliki bahan baku, kita punya raw material-nya, yaitu batu bara yang diubah menjadi DME. Hampir mirip dengan elpiji,’’ lanjutnya.

Proyek hilirasi itu sendiri merupakan buah kerja sama antara PT Bukit Asam (BUMN yang bergerak  di bidang produksi batu bara), PT Pertamina, dan investor asal Amerika Serikat (AS), Air Products & Chemicals. Presiden Jokowi meyakini, jika industri ini telah beroperasi optimal, ia berpotensi memangkas subsidi APBN hingga kurang lebih Rp7 triliun.

‘’Kalau semua impor elpiji nanti disetop, dan semuanya pindah ke DME, duit subsidi yang puluhan triliun dari APBN itu akan jauh berkurang. Ini yang terus kita kejar, selain itu kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita karena nggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita karena kita nggak impor,” papar Presiden Jokowi lebih lanjut.

Kepala Negara menyebut bahwa perintah untuk hilirisasi batu bara dan menghentikan impor elpiji sudah disampaikannya sejak enam tahun yang lalu. Presiden Jokowi menyayangkan ada pihak yang sudah nyaman dengan impor dan tidak memikirkan kepentingan yang lebih besar, yaitu negara dan rakyat.

“Memang duduk di zona nyaman itu paling enak, sudah rutinitas terus impor, impor, impor, impor, nggak berpikir bahwa negara dirugikan, rakyat dirugikan karena nggak terbuka lapangan pekerjaan,” lanjutnya.

Presiden Jokowi menyebut, proyek hilirasi batu bara menjadi DME, yang sering disebut gasifikasi batu bara bisa membuka sekitar 11–12 ribu lapangan pekerjaan. Jika ada lima investasi yang serupa, lanjut Presiden Jokowi, ada potensi menciptakan 55–60 ribu lapangan pekerjaan secara langsung.

Untuk itu, Presiden Jokowi telah mengumpulkan jajarannya yang berkaitan untuk memastikan agar proyek ini bisa selesai dalam waktu 30 bulan. Presiden Jokowi juga berharap, proyek hilirasi serupa bisa dilakukan juga di tempat lain. Sebab, Indonesia memiliki deposit batu bara yang lebih dari cukup.

‘’Jangan ada yang mundur-mundur lagi dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena proyek ini hanya dapat menyuplai Sumsel dan sekitarnya, kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup. Kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil,” tandasnya.

Mengutip pernyataan Direktur Pengembangan Usaha PT Bukit Asam Rafli Yandra, siaran pers dari Sekretarian Presiden RI mengatakan bahwa proyek ini bernilai sebesar USD2,1 miliar, yang hampir   setara dengan Rp30 trilliun. Menurutnya, proyek ini akan mengubah 6 juta ton batu bara menjadi 1,4 juta ton DME setiap tahunnya. Kandungan kalori per kg DME itu lebih dari 3 kali lipat batu bara.

Mitra strategis Air Product and Chemicals, yang berkantor pusat di Allentown, Pennsylvania, AS, itu sendiri tergolong industri besar dengan reputasi yang kuat. Perusahaan ini memiliki omset sekitar Rp120 triliun setahun dari berbagai macam produk gas industrinya, dan memiliki hampir 20 ribu pekerja yang tersebar di berbagai negara.

Proyek hilirisasi lain, yang sudah masuk tahap pematangan rencana, adalah proses kimia batu bara menjadi gas metanol. Proyek ini direncanakan akan dibangun di Meulaboh, Aceh. Biayanya sekitar USD560 juta  dengan investor China National Chemical Engineering Corporation (CNCEC) dari Tiongkok. Pabrik tersebut akan ada di mulut tambang dan bisa mengolah 1,1 juta ton batu bara menjadi 600 ribu ton metanol per tahun. Proyek ini akan mulai dibangun pertengahan 2022.

Presiden yang sekaligus Chairman dan CEO Air Products and Chemicals Seifi Chasemi turut hadir di dalam acara groundbreaking tersebut, meski secara virtual. Dalam sambutan singkatnya, chairman perusahaan gas industri dan produk kimia itu menyatakan merasa terhormat bisa hadir dalam acara groundbreaking tersebut. Chasemi juga menyatakan, di bawah kepemimpinan presiden yang berpikiran maju, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi nomor empat di dunia.

‘’Kami juga ingin menyatakan berkomitmen kami untuk berinvestasi dalam proyek multiyears ini sampai selesai sepenuhnya,’’ ujar Siefi Chasemi. Ungkapan itu seperti memberikan satu jaminan, bahwa investasinya akan terus berjalan meskipun harus melewati tahun Pemilu 2024. (Ptd/Id)