Arusmahakam.co, Banjarmasin – Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021 yang mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.
Sari mengatakan sebagai auditor internal pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawasan keuangan negara mempunyai beberapa fungsi, salah satunya pengawasan terhadap perencanaan program dan atau kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, audit investigatif atas penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan daerah, pemberian keterangan ahli, dan yang tak kalah penting adalah upaya pencegahan korupsi.
“Kami sebagai BPKP melakukan upaya-upaya represif dalam konteks lebih kepada pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi sama sekali bukan diniatkan dalam tanda kutip untuk menghukum orang atau apa, tetapi konsen kami adalah sesuai dengan tusi kami memulihkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Tidak sebatas itu, ia mengungkapkan BPKP juga melakukan upaya preventif dan detektif korektif. revival animal health generic ivermectin “Sebagai APIP, kami juga melakukan upaya preventif dan upaya detektif korektif,” tambahnya. Ia menyontohkan hal tersebut dilakukan BPKP dalam mencari tahu biaya dari harga PCR, membantu merapikan DTKS, termasuk mediasi kasus yang berada di pusat dan daerah. Menurutnya, BPKP bukan lagi berperan sebagai watchdog, namun menjadi trusted advisor untuk stakeholders.
Terkait pengadaan barang dan jasa, Sari mengatakan terdapat dua metode penyediaan PBJ, yaitu melalui penyedia (e-purchasing/katalog elektronik, pengadaan langsung, pemilihan langsung dan tender) dan swakelola. use of ivermectin in dogs Dalam hal ini, ia menyebutkan masalah yang sering ditemukan adalah isu mengenai e-purchasing, di mana harga-harga yang masuk dalam e-purchasing belum menggambarkan kewajaran harga. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian.
“Sangat menjadi perhatian kita bahwa kita harus memastikan barang maupun jasa hargannya yang masuk ke dalam e-katalog adalah benar-benar harga yang wajar, karena itu yang akan digunakan,” tegasnya.
Sari juga mengingatkan kembali kepada seluruh APIP agar prinsip dan etika PBJ selalu dipegang, karena jika tidak, akan menjadi indikasi terjadinya kecurangan. does ivermectin kill scabies immediately
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar menghasilkan barang dan jasa, tetapi pada dampak selanjutnya yang tidak kalah penting,” katanya. Ia juga menegaskan, bahwa perencanaan yang kurang baik juga menjadi aspek rawan dalam pengadaan barang dan jasa.
Acara yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan ini juga diisi dengan narasumber kompeten lainnya, yaitu Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. (Bp) Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2021 yang mengusung tema “Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi”.
Sari mengatakan sebagai auditor internal pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawasan keuangan negara mempunyai beberapa fungsi, salah satunya pengawasan terhadap perencanaan program dan atau kegiatan yang menghambat kelancaran pembangunan, audit penyesuaian harga, audit investigatif atas penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara dan daerah, pemberian keterangan ahli, dan yang tak kalah penting adalah upaya pencegahan korupsi.
“Kami sebagai BPKP melakukan upaya-upaya represif dalam konteks lebih kepada pemulihan kerugian keuangan negara. Jadi sama sekali bukan diniatkan dalam tanda kutip untuk menghukum orang atau apa, tetapi konsen kami adalah sesuai dengan tusi kami memulihkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Tidak sebatas itu, ia mengungkapkan BPKP juga melakukan upaya preventif dan detektif korektif. “Sebagai APIP, kami juga melakukan upaya preventif dan upaya detektif korektif,” tambahnya. Ia menyontohkan hal tersebut dilakukan BPKP dalam mencari tahu biaya dari harga PCR, membantu merapikan DTKS, termasuk mediasi kasus yang berada di pusat dan daerah. Menurutnya, BPKP bukan lagi berperan sebagai watchdog, namun menjadi trusted advisor untuk stakeholders.
Terkait pengadaan barang dan jasa, Sari mengatakan terdapat dua metode penyediaan PBJ, yaitu melalui penyedia (e-purchasing/katalog elektronik, pengadaan langsung, pemilihan langsung dan tender) dan swakelola. Dalam hal ini, ia menyebutkan masalah yang sering ditemukan adalah isu mengenai e-purchasing, di mana harga-harga yang masuk dalam e-purchasing belum menggambarkan kewajaran harga. Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian.
“Sangat menjadi perhatian kita bahwa kita harus memastikan barang maupun jasa hargannya yang masuk ke dalam e-katalog adalah benar-benar harga yang wajar, karena itu yang akan digunakan,” tegasnya.
Sari juga mengingatkan kembali kepada seluruh APIP agar prinsip dan etika PBJ selalu dipegang, karena jika tidak, akan menjadi indikasi terjadinya kecurangan.
“Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar menghasilkan barang dan jasa, tetapi pada dampak selanjutnya yang tidak kalah penting,” katanya. Ia juga menegaskan, bahwa perencanaan yang kurang baik juga menjadi aspek rawan dalam pengadaan barang dan jasa.
Acara yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan ini juga diisi dengan narasumber kompeten lainnya, yaitu Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP dan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. (Bp)
