Arusmahakam.co, Samarinda – Satu semester periode anggaran saat ini sudah berjalan. Kini DPRD Samarinda sedang menjalankan fungsi pengawasan mereka. Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipanggil guna melihat kinerja dan daya serap anggaran.
Komisi I DPRD Samarinda pada Senin, 26 Juli 2023 menggelar hearing dengan beberapa OPD mitra kerja mereka. Agenda tersebut selain melihat kinerja instansi serta serapan anggaran, juga mendengar masukan dari OPD mengenai keperluan yang dirasa kurang. Sehingga bisa diusulkan pada APBD Perubahan mendatang.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Suparno mengatakan, memang sejauh ini anggaran yang tersedia masih belum terserap sempurna. Namun jika dirata-rata, ia menyebut, hampir tiap instansi sudah menjalankan 60 persen program dari anggaran yang tersedia. “Jadi hal ini masih tergolong wajar. Memang biasanya baru terlihat menjelang akhir tahun nanti,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Suparno, mitra kerja Komisi I juga menyampaikan progres kinerja mereka. Termasuk juga menyampaikan beberapa kendala di lapangan. Salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membutuhkan anggaran tambahan untuk melengkapi personel mereka. “Mungkin kaitannya dengan masalah operasional, seperti untuk melakukan patroli anja, gelandangan dan pengemis,” terangnya.
Politikus PAN Samarinda ini menyebut, selama ini untuk mengerahkan personel ke lapangan masih kekurangan. Kalau dipaksakan pun waktu yang dikenakan jadi tidak maksimal. Sementara kalau hanya sekedar berputar-putar di Kota Samarinda saja tidak efektif. “Jadi mereka meminta usulan ada penambahan personel yang berujung anggaran juga harus bertambah,” papar Suparno.
Beberapa mitra yang ikut hearing antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Satpol PP sendiri. (adv/bct)
