Arusmahakam.co, Samarinda – Kabar kurang menggembirakan harus diterima Kota Samarinda. Pasalnya, Pemerintah Pusat mengurangi jatah Liquid Petroleum Gas (LPG) sebesar 64 persen. Komisi II DPRD Samarinda pun angkat suara dan meminta agar distribusi LPG subsidi bisa tepat sasaran.
Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah mengatakan, pengurangan jatah dari Ditjen Migas Kementerian ESDM ini tentu harus disikapi. Baik itu oleh Pemkot Samarinda, Pertamina dan juga pengecer besar LPG di Kota Tepian. Sebab dikhawatirkan justru terjadi kelangkaan yang berujung melonjaknya harga gas tersebut. “Makanya kami antisipasi ini dan berkoordinasi lewat hearing ini,” ujar Laila pada Jumat (9/6/2023) pagi.
Dalam rapat hearing tersebut, ia menyampaikan beberapa usulan. Untuk jangka pendek, politikus PPP ini berharap agar Pertamina mendistribusikan LPG kepada warga yang membutuhkan. Untuk hal ini bisa bersinergi dengan Pemkot Samarinda terkait data warganya. “Ini untuk menghindari adanya kelangkaan akibat panic buying,” tuturnya.
Dengan begitu menurutnya distribusi LPG akan merata dan tepat sasaran. Sebab jika dilepas begitu saja di pasaran justru peluang penimbunan sangat besar terjadi. Tinggal diatur bagaimana formulasi distribusi di lapangan nantinya. “Kami hanya ingin prosesnya tepat sasaran,” imbuhnya.
Kemudian untuk jangka panjang, Dinas Perdagangan Samarinda ia minta dapat membangun komunikasi dengan baik. Baik itu kepada Pertamina dan juga Ditjen Migas terkait besaran kebutuhan LPG di Kota Tepian. Sehingga tidak ada pengurangan yang terjadi seperti saat ini. “Kalau bisa dibuat kebijakan tertentu juga tidak masalah, tapi prosesnya harus diawasi saat menjalankannya,” tandasnya. (adv/bct)
