arusmahakam.com, Samarinda – Peraturan Daerah (Perda) baru sedang digodok Komisi IV DPRD Samarinda. Saat ini peraturan itu masih berstatus rancangan, namun dalam waktu dekat bakal segera disahkan. Perda itu nantinya akan mengatur penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga.
Berbagai persiapan pun dijalankan komisi IV DPRD Samarinda. Salah satunya meminta masukan dari instansi terkait. Salah satunya dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dalam bentuk rapat hearing Gedung DPRD Samarinda, Kamis (2/3/2023).
Ketua komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menerangkan, rancangan perda ini murni usulan dari komisi yang ia pimpin. Ia menilai peran keluarga sangat penting untuk membentuk mental, pendidikan agama hingga kepada persoalan ekonomi.
“Hal-hal ini yang harus dikuatkan melalui perda yang sedang kami godok ini,” tegas Puji.
Selain meminta masukan dari instansi terkait, pihaknya juga tengah gencar melakukan sosialisasi perda ini. Tentunya melihat pandangan dari masyarakat sekaligus melihat langsung kondisi masyarakat yang berkaitan dengan perda ini.
“Pansus juga sudah dibentuk. Sosialisasi perda juga sedang kami gencarkan. ini bentuk komitmen kami untuk menyelesaikan Raperda itu, dengan kurun waktu selama 6 bulan,” bebernya.
Ia mengatakan, komisi IV juga menggali permasalahan dengan terjun langsung ke lapangan. Misalnya melihat perkembangan kampung KB di Kota Tepian. Dari sini akan terlihat bagaimana pemkot menangani permasalahan keluarga.
“Seperti penanganan stunting, pencegahan narkoba dan kenakalan remaja, dan pernikahan dini. Termasuk permasalahan penguatan ekonomi keluarga untuk mengentaskan kemiskinan,” imbuhnya.
Kemudian pemetaan dengan melihat lampiran data juga tak ketinggalan dikerjakan. Mulai dari menganalisis perkembangan jumlah penduduk, angka harapan hidup hingga indikator kemiskinan dipelototi.
“Kami juga dapat data dari BPS (Badan Pusat Statistik) untuk kemudian bakal disesuaikan pula dengan indikator yang dimiliki oleh pemerintah,” papar politikus Demokrat ini.
Lantaran untuk membentuk keluarga sejahtera, tidak semata-mata jadi peran pemerintah saja. Melainkan jadi tanggungjawab bersama, termasuk legislatif, masyarakta umum hingga dunia usaha.
“Ini jadi PR bagi kami, kolaborasi dengan instansi lain menjadi tolak ukur dan pedoman supaya ketahanan keluarga itu menjadi optimal,” pungkasnya. (adv/bct/dprdsmr)
