Samarinda, arusmahakam.co – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltim harus berupaya meningkatkan serapan anggaran. Hal demikian ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun.
Samsun menjelaskan bahwa APBD merupakan alat anggaran yang dirancang untuk pelayanan masyarakat, termasuk dalam pengembangan infrastruktur, proyek-proyek pembangunan, dan inisiatif lain yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.
Hasil rapat pimpinan sebelumnya mengungkapkan bahwa ada 22 OPD yang belum mencapai serapan anggaran di atas 50 persen, situasi ini memunculkan keprihatinan karena APBD seharusnya bertujuan untuk pelayanan yang optimal bagi rakyat. Selain itu, Samsun menggarisbawahi pentingnya pemahaman teori ekonomi dalam konteks serapan anggaran. Ia menjelaskan bahwa ketika serapan anggaran tidak mencapai target, uang yang beredar di masyarakat akan berkurang, yang pada gilirannya dapat menghambat pemenuhan hak-hak rakyat.
APBD, menurut Samsun, mewakili hak-hak rakyat terkait pembangunan dan fasilitas pelayanan. Jadi, ketidakmaksimalan dalam serapan anggaran dapat diartikan sebagai penundaan pemenuhan hak-hak masyarakat yang harus segera terpenuhi. “Dalam pandangan saya, peran penting dari setiap OPD adalah memastikan serapan anggaran APBD ditingkatkan untuk menyediakan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kaltim,” pungkasnya. (advdprdkaltim/waw)
