PALARAN MINIM SENTUHAN PENGENDALIAN BANJIR
80 Persen Air Dari Wilayah Tambang Masuk Pemukiman Masyarakat.
arusmahakam.co, Samarinda – Persoalan banjir adalah momok tersendiri bagi warga Samarinda. Termasuk juga untuk Kecamatan Palaran, bahkan wilayah tersebut dianggap kurang sentuhan pengendalian banjir.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Jasno. Selaku partner kerja Pemerintah kota (Pemkot) Samarinda, khususnya dalam bidang pembangunan, sudah barang tentu komisi ini melakukan pengawasan. Termasuk yang berhubungan dengan kegiatan fisik dan lingkungan.
Terkait persoalan banjir saat ini, Jasno pun memiliki catatan khusus untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda. Ia mewakili daerah pemilihan (dapil) Palaran, dalam penanganan banjir di kawasan yang masuk dalam kategori pinggiran masih perlu perhatian lebih.
Padahal di Palaran sendiri, kata Jasno saat ini kondisinya cukup memprihatikan, lantaran di kelilingi pembukaan lahan untuk tambang. Ada yang masih aktif dan adapula yang sudah ditinggal begitu saja oleh pemiliknya.
“Contoh saja di Jalan Nahkoda, itu sudah kondisinya ada penyempitan di muara. Belum lagi aliran air dari wilayah tambang juga membebani drainase yang ada di jalan, dan pemukiman di sekitarnya,” ujar Ketua DPD PAN Samarinda ini.
Bahkan dari Jalan Nahkoda, genangan air juga merembes ke kawasan lainnya. Seperti Jalan Pepaya dan jalur menuju Pelabuhan Peti Kemas. Bahkan hujan deras dengan waktu singkat saja, kawasan di Kelurahan Bukuan ini sudah tergenang.
“Karena air tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga 80 persen air dari wilayah tambang itu masuk pemukiman masyarakat. Harusnya ini bisa dibuatkan semacam kanal atau drainase yang bisa ditembuskan ke Sungai Mahakam, karena di sana ada dua titik anak sungai yang perlu dihidupkan,” pungkasnya. (adv/bct/DPRDSamarinda)
