arusmahakam.co, Samarinda – Pemkot Samarinda mengeluarkan kebijakan kawasan Tepian Mahakam bebas dari Pedagang Kaki Lima (PKL). Keputusan itu dinilai memberatkan pedagang dan sangat tidak populis. DPRD Samarinda pun meminta agar bisa dibangun komunikasi yang baik terhadap pedagang.
Anggota Komisi II, Shania Rizky Amalia yang menyuarakan hal tersebut. Menurutnya harus ada komunikasi yang baik terhadap PKL yang berjualan di kawasan tersebut. Jangan pedagang dibiarkan begitu saja tanpa ada solusi. Karena justru bakal menimbulkan gejolak lain yang muncul.
“Kami minta pemkot bisa komunikasi langsung sama pedagang di Tepian Mahakam,” ujar Shania.
Tidak heran terkait pengambilan keputusan ini banyak PKL yang merasa dirugikan. Ia berharap ada komunikasi dua arah yang dilakukan Pemkot Samarinda. Baik itu terkait masalah saat ini, maupun ketika mengambil keputusan lainnya. Komisi II juga tengah bersurat agar ada kebijakan baru terhadap PKL di Tepian Mahakam ini.
“Semoga saja dorongan kami bisa didengar dan rekomendasi yang kami ajukan dapat mengubah kebijakan tersebut,” tuturnya.
Apalagi dalam pengambilan kebijakan tersebut pemkot tidak mendengar aspirasi dari semua PKL yang ada di kawasan tersebut. Wajar menurutnya jika dari kebijakan yang dikeluarkan justru dikeluhkan PKL. Padahal dari keterangan yang didapatkan, yang bermasalah adalah pedagang liar.
“PKL yang ada di kawasan tepian itu kan termasuk binaan Pemkot dan mereka telah mengikuti aturan Dinas Lingkungan Hidup, makanya mereka protes kenapa mereka yang sudah dibina malah ditertibkan, malah mereka yang dikasih sanksi,” tutupnya. (adv/bct/DPRDSamarinda)
