Samarinda, arusmahakam.co – Salah satu tantangan berat Kaltim adalah memprioritaskan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Hal demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya’qub.
Meski berat untuk mewujudkannya, namun hal itu tetap harus diperhatikan. Ia mengatakan bahwa sekolah di daerah 3T tidak bisa mengikuti standar normal. Jika standar normal diterapkan, maka pemerintah tidak akan bisa membangun sekolah di daerah itu.
“Kalau memenuhi standar normal, kita harus melihat jumlah siswa. Apakah tercukupi atau tidak untuk dibangun sekolah di situ. Ya tidak akan maju-maju jika begitu, kan,” katanya
Menurut Rusman, yang juga politikus PPP, daerah 3T harus diperlakukan secara khusus. Pembangunan sekolah di sana harus didasarkan pada kepentingan politik dan nasional. Artinya, ada tujuan yang lebih besar dari sekadar menyediakan fasilitas pendidikan. “Pembangunan sekolah di daerah 3T benar-benar berdasarkan kebijakan kepentingan. Makanya, kadang bisa saja nanti ada sekolah di situ (daerah 3T), dengan siswanya di sana yang lebih kecil, karena memang bukan untuk itu,” ujarnya.
Politisi PPP ini juga menambahkan bahwa ada daerah 3T yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini menimbulkan risiko anak-anak Kaltim belajar di negara lain karena tidak ada sekolah di sana. “Tentu saja, hal ini harus bisa diantisipasi oleh pemerintah,” tutupnya. (advdprdkaltim/waw)
