PENANGANAN BANJIR JADI PROBLEM UTAMA DI SAMARINDA SEBERANG
Samri: Pemkot Harus Perhatikan Usulan Masyarakat
arusmahakam.co, Samarinda – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tingkat kecamatan di Samarinda mulai digelar. Problem utama yang mencuat dalam forum itu tak lain mengenai penanganan banjir. Maka nyaris seluruh kelurahan mengusulkan adanya perbaikan infrastruktur yang dapat mengendalikan banjir.
Agenda itu juga dihadiri lima Anggota DPRD Samarinda dalam agenda yang digelar di Gedung Erlangga, Jalan Bung Tomo, Rabu (25/1/2023). Tujuannya tentu agar jadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 mendatang. Kelima wakil rakyat tersebut adalah Samri Shaputra, Guntur, Joha Fajal, Anhar dan Elnatan Masambe. Semuanya berasal dari daerah pemilihan Samarinda Seberang.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra mengatakan, musrenbang ini merupakan kegiatan wajib dan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan semua aspirasi. Usulan biasanya disampaikan melalui Ketua RT maupun lewat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
“Dari sini, bisa jadi dasar pemkot untuk menyusun Rencana Kerja (Renja),” ucapnya.
Ternyata warga Samarinda Seberang banyak mendorong agar ada perbaikan infrastruktur. Khususnya yang berkaitan dengan program pengendalian banjir. Bahkan hampir seluruh kelurahan meminta perbaikan drainase, karena statusnya rerata dalam kondisi yang buruk.
“Sehingga penyebab banjir masih sering kali terjadi di Samarinda Seberang. Makanya kami minta pemkot jadikan masalah ini program prioritas ke depannya,” jelasnya.
Selain itu, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga juga menyoroti pola hidup masyarakat yang tidak tertib dalam membuangan sampah. Menurutnya masalah ini juga turut menjadi pemicu terjadinya banjir saat ini di Samarinda Seberang.
“Kadang drainase jadi tempat membuang sampah, sehingga drainase dan parit menjadi buntu air tidak bisa mengalir, kemudian mengakibatkan air meluap kejalan,” tuturnya.
Sebagai legislator, DPRD Samarinda akan mengupayakan seluruh aspirasi masyarakat Kecamatan Samarinda seberang dapat terealisasi. Kendati pada sisi lain juga harus melihat kemampuan anggaran yang disiapkan.
“Tapi ya semoga di 2024 nanti, karena APBD dan PAD Samarinda sudah mulai meningkat. Sehingga usulan-usulan masyarakat itu bisa untuk direalisasikan,” pungkasnya. (adv/bct/dprdsmr)
