Arusmahakam.co, Samarinda – Banjir di Samarinda selalu menjadi momok warganya. Lantaran genangan air nyaris terjadi saat hujan deras mengguyur dalam waktu yang lama. Usaha keras pengendalian banjir terus ditunjukkan Pemkot Samarinda, sayangnya upaya yang dijalankan harus jalan bertahap.
Data milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda menunjukkan pengurangan titik banjir pun masih berjalan lambat. Contohnya, pada 2021 lalu ada 33 titik banjir di Samarinda. Titik banjir tersebut ada pada 5 kecamatan, yakni ada di Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda Ulu, Sungai Pinang, Samarinda Seberang dan Palaran. Berjalan setahun berikutnya jumlah titik banjir di Kota Tepian hanya berkurang 1 menjadi hanya 32 titik banjir saja.
Padahal biaya yang sudah digelontorkan untuk penanganan banjir tidak sedikit. Bahkan lebih dari satu dekade ini, pembiayaan pengendalian banjir terus dianggarkan Pemkot Samarinda. Selama 4 tahun terakhir ini saja, biaya yang tersedot telah mencapai Rp 212 miliar. Angka itu hanya yang bersumber dari APBD Samarinda, belum lagi dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Kaltim dan Pemerintah Pusat.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengakui, untuk pengendalian banjir di Kota Tepian memang tidak bisa berjalan cepat. Lantaran, Pemkot harus menangani banyak sungai. Tetapi intervensi yang berjalan selama ini diklaimnya berhasil, salah satu yang jadi contoh adalah penanganan Sungai Karang Mumus (SKM). Tolak ukurnya adalah dampak yang mulai terlihat sejauh ini. “Seperti perempatan Lembuswana dan Sempaja misalnya, genangan yang terjadi jauh berkurang,” ucap Andi Harun.
Begitu juga dengan proyek pengendalian banjir di pertigaan Jalan DI Panjaitan – PM Noor yang dinilainya berhasil. Hujan dengan intensitas sedang saja bisa merendam pertigaan jalan tersebut, namun kini hal itu sudah tidak terjadi lagi. Bahkan dampaknya sampai ke wilayah Bengkuring dan Lempake yang sudah tidak lagi terendam. “Itu semua karena intervensi Pemkot bersama dengan Pemprov Kaltim dan Badan Wilayah Sungai,” ungkapnya.
Ia memastikan, Pemkot tetap konsisten menjalankan untuk strategi penanganan banjir. Hanya untuk saat ini fokus utama di SKMterlebih dahulu. Jika nantinya sudah beres baru bisa bergeser fokus pada Sungai Karang Asam Besar. Sungai tersebut berkaitan dengan banjir di wilayah Jalan Suryanata dan Antasari. “Sebab ulu dari Karang Asam Besar ini ternyata masih terkait dengan kawasan Bukit Pinang. Artinya bisa mengurangi banjir di Suryanata,” ungkapnya.
Maka wajar menurutnya penanganan banjir tidak bisa langsung terlihat hasilnya. Bahkan bisa memakan waktu 2-4 tahun untuk melihat keberhasilannya. Belum lagi ada penanganan sosial dan kebutuhan biaya yang tidak sedikit. “Tapi kami tetap konsisten dan selalu evaluasi hasilnya,” bebernya.
Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda, Desy Damayanti memastikan, pengendalian banjir masih jadi pekerjaan utama pihaknya. Untuk tahun ini ia menyebut pengendalian banjir masih fokus pada proyek Multi Years Contract (MYC). Pembangunan polder di wilayah Bengkuring bakal digeber pekerjaan fisiknya. “Pertengahan tahun lalu sudah mulai lelang proyeknya. Tahun ini pekerjaan fisik sudah berjalan,” ujar Desy.
Terkait dengan proyek subsistem SKM, yakni perempatan Sempaja dan Lembuswana juga bakal berlanjut. Untuk perempatan Sempaja, proyek yang memakai pembiayaan Pemerintah Pusat ini masih berlanjut tahun ini. Pihaknya akan melihat kembali sejauh mana kinerja proyek itu dalam penanganan banjir. “Jika masih terjadi banjir kami akan siapkan dukungan lainnya. Jadi kami akan evaluasi lagi kondisi di simpang empat Sempaja itu,” tuturnya.
Sedangkan untuk perempatan Lembuswana, Dinas PUPR memastikan pekerjaan fisik sudah tuntas. Selanjutnya tinggal melebarkan drainase di segmen Jalan M Yamin sebagai pendukung tambahan. Pekerjaannya akan dimulai tahun ini dengan anggaran Rp 9 miliar. “Jadi drainase sisi kanan dan akan langsung tersambung dengan drainase di simpang Lembuswana,” ungkap Desy.
Selain itu, pengendalian banjir di bawah Fly Over Air Hitam juga akan dikerjakan PUPR tahun ini. Penataan drainase dilakukan untuk melancarkan aliran air. Sebab selama ini dalam genangan yang terjadi di bawah jalan layang tersebut diakibatkan tidak lancarnya aliran drainase. “Drainase mulai dari Jalan AW Syahranie hingga Jalan Juanda yang akan diperbaiki,” bebernya.
Kemudian untuk memperkuat pengendalian banjir, PUPR akan mengevaluasi tiap rumah pompa. Apakah diperlukan perbaikan atau perubahan daya, itu akan dilihat kembali. Tapi ia memastikan jika seluruh rumah pompa saat ini masih berfungsi. Kalaupun ada yang tidak berjalan maksimal karena masih memakai bahan bakar solar. “Mungkin akan kami ubah memakai listrik. Sembari melihat apakah ada komponen yang rusak atau tidak,” tuturnya.
Rencana penambahan rumah pompa juga disiapkan. Lokasi yang disiapkan berada di Gang 8 Jalan Sutomo. Tetapi pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan Badan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Lantaran saat ini pada lokasi tersebut masih dilakukan penurapan badan sungai oleh BWS. “Mungkin tunggu mereka sudah selesai baru kami koordinasi lagi. Tapi sejauh ini mereka sudah paham kalau kami ingin bangun rumah pompa di sana,” tandasnya. (bct)
