arusmahakam.co, Tenggarong – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar sidang paripurna ke – 13 pada Jumat (12/08/2022)
Dengan agenda laporan Badan Anggaran (Banggar) dan kesepakatan bersama terhadap rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD. Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2023.
Sidang yang berlangsung di ruang rapat sidang utama paripurna DPRD Kukar serta dipimpin langsung oleh Abdul Rasyid selaku Ketua DPRD Kutai Kartanegara.
Pada sidang tersebut menghasilkan kesepakatan bersama mengenai APBD Kukar 2023 sebesar Rp4,3 triliun. Ini pun masih sementara.
Naiknya harga batu bara dan kenaikan jatah Dana Bagi Hasil (DBH) sektor Migas menurut Rasyid diperkirakan bakal mengatrol APBD Kukar tahun 2023.
“Mudah-mudahan ke depan anggaran kita bisa stabil dan bisa menjalankan rencana kegiatan pembangunan ke depan,” ujar Rasyid.
Abdul Rasyid juga menambahkan bahwa ada beberapa target prioritas dalam pembangunan daerah akan ditekankan pada infrastruktur, baik jembatan, jalan maupun pembangunan rumah sakit
“Terutama penanganan infrastruktur yang sering viral, seperti Jembatan Sabera, jalan Dusun Pendamaran. Kemudian rencana pembangunan Rumah Sakit Muara Badak, dan penataan Pasar Tangga Arung,” jelas Rasyid.
Dalam Rapat tersebut juga dihadiri oleh Rendi Solihin selaku Wakil Bupati Kukar. Rendi menjelaskan kepada awak media bahwa Pemkab kukar juga memiliki kegiatan prioritas pada 2023, yakni rumah sakit Muara Badak, pasar tangga arung, jalur poros kahala Kehonan yang menghubungkan 3 kecamatan dan koneksi infrastruktur dari Muara Badak menuju Anggana. Ditambah dengan adanya program hilirisasi industri, ketahanan pangan dan konektivitas antar wilayah.
“Keempat ini (kegiatan) memiliki anggaran rata-rata Rp 100 miliar. Artinya Artinya beberapa kegiatan besar 2023 akan dimulai dengan (skema) one year periode atau multi year periode, jangan sampai dibangun 2023 dan mangkrak,” Ujar Rendi. (mls/red/amc)