Samarinda, arusmahakam.co – Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Salehuddin menyebut besarnya APBD harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM)
Bukan tanpa alasan, nilai APBD Kaltim 2024 adalah mencapai Rp 25 triliun. Maka dari itu ia meminta agar nilai itu diperhatikan secara serius penggunaannya
Saleh, sapaannya, merasa bahwa ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemanfaatan anggaran yang besar ini bisa digunakan lebih efektif untuk kemajuan Provinsi Kaltim. Menurutnya, lonjakan ini akan menciptakan peluang besar terhadap pembangunan dan peningkatan layanan publik di Bumi Etam
“Tentu beberapa hal perlu diperhatikan dalam mengelola anggaran sebesar ini,” ungkapnya
Hal yang menjadi perhatian utama Salehuddin selain perbaikan sarana prasarana (sapras), yakni peningkatan SDM di Bumi Mulawarman. Mengapa demikian, karena Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia sudah berpindah ke Kaltim. Sehingga, pemerintah harus fokus pada Dunia Pendidikan.
“Tentu, pemerintah harus lebih konsen pada sektor pendidikan, karena melalui pendidikan berkualitas cara kita untuk meningkatkan SDM di Bumi Etam,” jelasnya.
Diakuinya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memegang peran kunci dalam hal ini. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa semua stakeholder terkait juga perlu memberikan kontribusi untuk memperkuat SDM.
“Saya pikir beberapa stakeholder lainnya juga harus memberikan kontribusi terkait dengan penguatan SDM itu,” terangnya.
Meskipun APBD Kaltim mengalami lonjakan yang signifikan, penting untuk memastikan bahwa realisasi anggaran berjalan efisien. Salehuddin mencatat, terkadang realisasi anggaran di beberapa perangkat daerah di Kaltim masih rendah, terutama di perangkat daerah yang memiliki alokasi anggaran besar.
“Sebagai contoh, dinas pendidikan, itu hanya mencapai progress realisasi anggaran sekitar 40-45 persen setahu saja, pastinya realisasi ini belum mencapai 50 persen,” paparnya.
Capaian realisasi anggaran yang masih kecil ini dirasa Salehuddin, menjadi tantangan yang besar bagi pemerintah. Sebab, waktu tersisa beberapa bulan saja. Perlu percepatan dalam realisasi anggaran Kaltim untuk menghindari terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), akibat ketidakmampuan perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran. (advdprdkaltim/waw)
