arusmahakam.co, Samarinda – Wacana terbaru dari Pemerintah Pusat disoroti oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani bin Husain. Menurutnya rencana itu sama saja menambah beban rakyat di tengah kenaikan harga BBM.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri akan mengurangi konsumsi gas elpiji 3 kilogram dan menggantinya dengan kompor listrik secara bertahap. Untuk tahap awal, pemerintah sedang melakukan uji coba di beberapa kota seperti Solo, Jawa Tengah; Denpasar, Bali, dan Sumatera yang masing-masing diberikan ke 1000 rumah tangga dengan kapasitas daya listrik antara 450-900 VA.
Tapi menurut Sani rencana itu terlalu cepat. Ia memperingatkan pemerintah agar cermat melakukan perhitungan dan kajian secara matang. Pasalnya, situasi dan kondisi masing-masing daerah berbeda, khususnya terkait suplai energi listrik. Banyak daerah di indonesia yang belum menikmati listrik atau aliran listrik belum stabil, termasuk di Kaltim.
“Kan repot, tiba-tiba menanak nasi, numis kangkung, goreng ikan, listrik tiba-tiba padam. Padamnya juga lama. Sementara gas elpji kosong. Wacana ini justru buat repot masyarakat. Harus dikaji lagi,” ujar Sani.
Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai sekarang masyarakat sudah nyaman melakukan aktivitas dapur dengan elpiji. Dulunya elpiji merupakan konversi dari pengunaan kompor minyak tanah.
“Kalau diganti lagi dengan kompor listrik, jelas ini menambah beban masyarakat,” tegasnya.
Ia sanksi wacana konversi tersebut bakal berjalan sukses. Apalagi harga listrik juga tidak murah dan terus naik. Belum hilang kepanikan rakyat pasca kenaikan harga BBM kini muncul lagi persoalan baru.
“Mau berapa lagi beban biaya harus di tanggung masyarakat kecil. Dampak kenaikan BBM bersubsidi yang tengah dirasakan, jelas ini beban yang cukup menyiksa rakyat kecil,” pungkasnya. (adv/bct/amc/DPRDSamarinda)
