Samarinda, arusmahakam.co – Ketua Pansus Raperda PDRD, Sapto Setyo Pramono, mengungkapkan perlunya kerja sama dengan Pertamina dan instansi terkait akan diterapkan untuk menggunakan fuel card atau kartu BBM.
Langkah ini dilakukan dalam upaya mengawasi konsumsi BBM di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, sehingga BBM dapat lebih tepat digunakan oleh kendaraan berplat nomor Kalimantan Timur (plat KT). Sebuah indikator penting dalam perhitungan jatah BBM suatu daerah adalah jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah tersebut. Maraknya kendaraan bermotor berplat nomor dari luar Kalimantan Timur yang mengisi BBM di SPBU-SPBU di sana telah menjadi perhatian serius.
“Salah satu indikator perhitungan jatah BBM suatu daerah adalah jumlah kendaraan bermotor yang teregistrasi di daerah. Dengan maraknya kendaraan bermotor plat nopol luar Kaltim yang mengisi BBM pada SPBU-SPBU di Kaltim,” ungkapnya di Kantor DPRD Kaltim.
Menurut Sapto, masalahnya adalah bahwa kendaraan berplat nomor luar Kalimantan Timur ini menggunakan fasilitas jalan di sana dan mengonsumsi jatah BBM Kalimantan Timur, tetapi kendaraan pajak mereka menyumbang ke provinsi lain. Situasi ini jelas merugikan Kalimantan Timur.
Lebih lanjut, Panitia juga merekomendasikan perlunya mengembangkan kebijakan pendataan kendaraan bermotor dan alat berat dari luar Kalimantan Timur yang masuk melalui pelabuhan. Ini memerlukan kerja sama dengan berbagai instansi terkait, seperti PT ASDP dan Ditlantas Polda Kalimantan Timur, dengan harapan dapat mengubah status plat nomor kendaraan menjadi plat KT jika kendaraan tersebut digunakan secara terus-menerus selama lebih dari tiga bulan di Kalimantan Timur.
“Hal ini guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor,” pungkasnya. (Advdprdkaltim/waw)
