Arusmahakam.co, Samarinda – Pemkot Samarinda kini sedang getol menerapkan pembayaran nontunai, salah satunya adalah parkir. Namun sistem ini masih belum maksimal, mengingat tidak semua kalangan masyarakat memahami sistem tersebut. Alhasil penerapan parkir nontunai ini dijalankan pada titik-titik tertentu dahulu.
Usulan itu muncul dari Ketua Komisi l DPRD Samarinda, Joha Fajal. Ia meminta Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menentukan mana saja lokasi yang dapat menggunakan sistem tersebut. Bahkan menurutnya, Dishub harus bisa memetakan mana saja titik parkir yang pembayaran secara tunai dan nontunai.
“Jadi harus dikaji dulu sebelumnya. Sehingga kita semua bisa melihat mana saja tempat yang memakai nontunai dengan yang tunai,” kata Joha beberapa waktu lalu.
Apalagi sejauh ini penerapan parkir nontunai ini juga masih awam di mata masyarakat. Pro dan kontra pun bermunculan menanggapi rencana tersebut. Meskipun menurutnya hal itu masih wajar, mengingat sistem seperti ini baru berjalan di Samarinda. “Harus dibiasakan dan saya harap ke depan proses itu dapat berjalan lancar,” imbuhnya.
Menurut politikus Nasdem ini, pembayaran parkir nontunai jauh lebih menguntungkan. Pertama untuk mencegah keberadaan juru parkir liar yang membuat bocornya pemasukan kas daerah. Serta memastikan tidak ada kebocoran pendapatan dari sektor parkir di tepi jalan. “Karena pembayaran yang sah dan langsung masuk ke dalam kas daerah. Harapannya lagi parkir nontunai ini bisa terus naik lagi untuk PAD kita,” pungkasnya. (adv/bct)
