Samarinda, arusmahakam.co – Anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim M Udin menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim. Mulai dari pendidikan hingga kesejahteraan pegawai.
Di bidang pendidikan Udin menyorot mengenai fasilitas pendidikan yang menurutnya masih banyak belum layak. Katanya di Kaltim masih kerap ditemukan sekolah di mana gedung belajar tidak layak digunakan. “Beberapa gedung sekolah di bawah naungan Pemprov belum layak kata saya, seperti ruang belajar hingga WC dan lainnya. Hal seperti ini mengganggu semangat belajar mereka,” tuturnya.
Udin pun meminta pemprov melakukan pemetaan fasilitas sekolah yang tidak layak tersebut melalui masing-masing UPTD di daerah. Setelah itu mencoba dianggarkan agar mendapat bantuan keuangan. DPRD pun lanjutnya siap saja untuk mengalokasikan fasilitas sekolah yang tidak layak tersebut, dengan catatan sesuai dengan kondisi ril di lapangan.
Kemudian Udin menyingung Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mendapatkan evaluasi dari pemerintah daerah. “Karena hingga sekarang TPP untuk tenaga kesehatan belum cair. Makanya kami dorong pemerintah evaluasi sesegera mungkin,” katanya mengakhiri. (advdprdkaltim/waw)
