arusmahakam.co, Samarinda – Ternyata usulan pembangunan infrastruktur di Samarinda selalu melebihi kemampuan APBD. Sehingga harus ada skala prioritas yang mesti didahulukan dalam menetapkan belanja daerah.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Saputra mengatakan, selama ini usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) jika dihitung mencapai Rp 10 triliun. Sementara kekuatan APBD per tahun hanya berkisar Rp 3 triliun saja.
“Itu pun yang bisa dipakai belanja infrastruktur hanya Rp 700 miliar saja,” ujar Samri.
Oleh karena itu, politikus PKS ini menilai perlu ada perencanaan yang matang mengenai belanja pembangunan. Kemudian penting juga agar pemkot memakai skala prioritas. Sehingga kebutuhan pembangunan bisa merata.
“Memang tidak bisa tercukupi. Namun pasti ada pilihan yang bisa didahulukan,” sebutnya.
Menurutnya, pembangunan harus masuk di wilayah yang belum atau jarang tersentuh dahulu. Baru kemudian menyelesaikan kawasan yang infrastrukturnya rusak. Sehingga tiap tahun selalu ada penanganan terhadap kebutuhan infrastruktur.
“Memang agak sulit, karena Samarinda berkembang terus,” bebernya.
Terkadang ada wilayah yang belum tersentuh pembangunan. Tetapi di kawasan lain ada infrastruktur yang rusak. Maka perihal seperti itu yang mesti ditentukan mana yang didahulukan.
“Sebab warga pada kedua wilayah pasti minta perbaikan. Maka harus ditentukan skala prioritasnya,” imbuh Samri.
Ia mengatakan, rerata usulan dari kelurahan pada musrenbang adalah pembangunan jalan lingkungan dan drainase. Namun karena jumlahnya yang banyak, kebutuhan biaya pun jadi bengkak. Sehingga satu-satunya cara dengan menetapkan skala prioritas.
“Kalau bicara ideal tentu tidak bisa. Terpaksa harus ada wilayah yang didahulukan pembangunannya,” tandasnya. (adv/bct/DPRDSamarinda)
